Wabup H. Ansori Fasilitasi Video Call dengan Menkum, Aksi KP4S Berakhir Damai
Sumbawa Barat — Aksi unjuk rasa yang digelar Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) di perbatasan Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, tepatnya di simpang jalan negara, berakhir damai setelah berlangsung selama enam jam pada Kamis (15/5/2025).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan pencabutan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) oleh Pemerintah Pusat dan mendesak percepatan realisasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Aksi ini mendapat atensi langsung dari Pemerintah Pusat. Menteri Hukum RI, Dr.Supratman Andi Agtas,SH.,MH., memberikan respons melalui sambungan video call meski sedang berada di luar negeri dalam rangka tugas kenegaraan. Sambungan tersebut difasilitasi oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs.H.Mohamad Ansori, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa.
Dalam komunikasi virtual itu, Menteri Hukum menyampaikan apresiasi atas semangat perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa. Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas daerah dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau nanti desain pembentukan daerah otonomi baru selesai dikaji oleh Kemendagri, saya akan memastikan dan mengawal bahwa salah satunya adalah Provinsi Pulau Sumbawa,” tegas Supratman di hadapan massa aksi.
Ia juga mengimbau agar perjuangan dilakukan secara damai dan konstruktif.
“Saya jaminkan, selama saya hidup, saya akan berdiri paling depan untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa,” ujarnya dengan penuh komitmen.
Pernyataan itu disambut antusias oleh para peserta aksi. Setelah menyaksikan langsung komitmen pemerintah melalui pernyataan Menteri Hukum, massa KP4S membuka blokade jalan dan membubarkan diri secara tertib.
Aksi ini menjadi momentum penting dalam perjuangan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, yang kini mulai mendapatkan perhatian serius dari tingkat pusat.
CEO:NEX media(Myd)
