Perluas Perlindungan Sosial, Pemkab Sumbawa Targetkan Pekerja Rentan
Sumbawa, 15 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen serius dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini ditegaskan dalam Wawancara Panelis Paritrana Award Provinsi NTB Tahun 2025 yang diikuti langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. Mohamad Ansori, secara daring melalui platform Zoom Meeting dari ruang rapat lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (15/7/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda, perwakilan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses seleksi tingkat provinsi yang menjadi pintu gerbang menuju penilaian nasional untuk Paritrana Award, sebuah penghargaan bergengsi dari Presiden Republik Indonesia kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang dinilai berperan aktif dalam mendukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Sumbawa menekankan bahwa mayoritas tenaga kerja di daerahnya masih berada dalam sektor informal, yang umumnya belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemkab Sumbawa untuk terus memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.
"Tenaga kerja informal seperti buruh tani, tukang ojek, pelaku UMKM, dan nelayan termasuk dalam kelompok rentan yang harus kita lindungi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya," tegas Wabup Ansori.
Ia juga menyampaikan bahwa program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah diintegrasikan ke dalam 12 Program Unggulan Pemerintah Daerah. Dengan integrasi tersebut, perlindungan bagi tenaga kerja bukan lagi sekadar kebijakan teknis, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah dalam menciptakan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap pekerja, tidak peduli seberapa kecil atau informal peran ekonominya, memiliki hak atas rasa aman dan jaminan sosial yang memadai. Ini bagian dari visi besar membangun Sumbawa yang inklusif dan berkeadilan," pungkasnya.
Paritrana Award bukan hanya sekadar penghargaan, namun menjadi tolok ukur atas kesungguhan daerah dalam memanusiakan tenaga kerja. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, Pemkab Sumbawa menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh meninggalkan kelompok paling rentan sekalipun.
CEO:NEX MEDIA
Mulyadi,S.Pd.,C.IJ.,C.PW.,C.PS.,C.HL
