DPRD Gelar Konsultasi Lintas Komisi Bahas Fasilitas Sosial Perumahan BTN di Kabupaten Sumbawa
Sumbawa Besar, Selasa (22/7/2025) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar forum konsultasi/hearing lintas Komisi I, Komisi III, dan Komisi IV bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sumbawa. Agenda ini difokuskan pada isu-isu krusial seputar pengadaan fasilitas sosial dan umum di kawasan perumahan (BTN), yang kini menjadi perhatian serius wakil rakyat dan masyarakat.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua Komisi I Edy Syarifuddin serta jajaran anggota Komisi I lainnya: Marliaten, I Ketut Sawitra, Abron Ishak, A.Md., H. Zainuddin Sirat, dan Muhammad Taufik. Hadir pula perwakilan dari Komisi III yakni M. Taufik, Saipul Arif, Hj. Jamila, S.Pd., SD, dan Alen Taryadi, SH, serta dari Komisi IV yakni Wakil Ketua H. Jabir, S.Pd., dan Bunardi, A.Md.Pi.
Sementara dari pihak eksekutif, hadir unsur pimpinan dan perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Camat Sumbawa dan Camat Moyo Hilir.
Pertemuan berlangsung dinamis dengan berbagai sorotan penting yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat penghuni perumahan, khususnya menyangkut minimnya fasilitas pendidikan, lahan pemakaman, dan kejelasan administrasi kewilayahan.
Hasil Konsultasi: Rekomendasi Strategis DPRD
Mengakhiri pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa menyimpulkan tiga poin strategis sebagai berikut:
Pengadaan Fasilitas Umum dan Sosial
DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk secara aktif memfasilitasi pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan, utamanya fasilitas pendidikan dan perkuburan, sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga.
Percepatan Pendirian Sekolah Filial
Untuk menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah perumahan yang letaknya jauh dari sekolah induk, DPRD menekankan pentingnya segera membentuk unit sekolah filial. Hal ini guna mendekatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat dan menjamin kualitas belajar anak-anak di lingkungan tersebut.
Penetapan Batas Wilayah Administratif
Terkait permasalahan batas desa dan kelurahan, DPRD meminta agar Pemerintah Daerah segera memfasilitasi penetapan batas wilayah secara legal dan administratif. Secara khusus, untuk kawasan BTN Baiti Jannati, perlu percepatan penetapan batas sebagai dasar hukum penegasan status kependudukan dan pelayanan publik bagi para penghuninya.
Konsultasi ini menjadi langkah awal dalam membangun komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menata kawasan permukiman yang layak, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
CEO:NEX media
Mulyadi,S.Pd.,C.IJ.,C.PW.,C.PS.,C.HL
