Komisi I DPRD Sumbawa Studi Strategis ke Satpol PP Sulsel: Dorong Penguatan Peran dan Penegakan Perda di Daerah
Makassar, 31 Juli 2025 — Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pendalaman materi terkait “Peningkatan Kapasitas dan Tupoksi Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Perlindungan Aset Daerah.”
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., didampingi Ketua Komisi I, Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov., serta jajaran anggota Komisi I lainnya, yakni Sri Wahyuni (Sekretaris Komisi), Hasanuddin HMS, Marliaten, Abron Ishak, A.Md., Muhammad Taufik, Muhammad Tahir, S.H., dan H. Andi Mappeleppui, serta staf pendamping dari Sekretariat DPRD Sumbawa.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I Muhammad Faesal menegaskan pentingnya kunjungan ini sebagai bagian dari komitmen DPRD dalam memperkuat implementasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Sumbawa. Ia menyoroti bahwa keberadaan Satpol PP tidak hanya sebagai simbol ketertiban umum, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengamanan aset daerah, yang secara langsung berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penegakan Perda adalah tulang punggung keberhasilan regulasi daerah. Pol. PP sebagai ujung tombaknya harus didorong kapasitasnya, mulai dari aspek kelembagaan hingga kualitas personel. Apalagi pengamanan aset daerah itu bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut sumber PAD yang vital,” ujar Faesal kepada NEX Media.
Ia juga menekankan pentingnya kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menjadi bagian dari Satpol PP, terutama dalam aspek legalitas dan integritas.
“PPNS harus ASN dengan latar belakang hukum, karena fungsinya tidak hanya menertibkan tetapi juga melakukan proses penyidikan terhadap pelanggaran perda. Hal ini harus kita dorong agar Satpol PP Sumbawa ke depan punya taji dalam penegakan,” tambahnya.
Kunjungan ini menjadi langkah awal bagi DPRD Kabupaten Sumbawa untuk mendorong reformasi struktural dan profesionalitas kelembagaan Satpol PP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga wibawa hukum dan aset publik. Selain berdiskusi langsung dengan jajaran Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, para legislator juga meninjau praktik-praktik terbaik (best practices) yang bisa diadopsi dan diadaptasi di Sumbawa.
Dengan semangat kolaboratif ini, DPRD berharap peningkatan kapasitas Satpol PP Kabupaten Sumbawa dapat menjadi prioritas dalam agenda reformasi birokrasi dan penegakan regulasi daerah ke depan.
CEO:NEX MEDIA
Mulyadi,S.Pd.,C.IJ.,C.PW.,C.PS.,C.HL