Mengkritik Pemimpin: Ruang Publik untuk Verifikasi Kebijakan
Dalam iklim demokrasi, kritik terhadap pemimpin atau pejabat publik bukanlah bentuk permusuhan, melainkan mekanisme sosial yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Kritik adalah bagian dari checks and balances di luar parlemen, hadir sebagai suara masyarakat yang menuntut agar setiap kebijakan diuji dengan nalar, data, dan kepentingan publik.
Seorang pemimpin sejati tidak alergi terhadap kritik. Ia memahami bahwa jabatan publik yang diemban bukanlah panggung personal, melainkan amanah kolektif yang harus selalu terbuka untuk ditimbang. Justru melalui kritik, kebijakan bisa diverifikasi—apakah benar berpihak pada rakyat, atau hanya menjadi instrumen simbolik yang jauh dari kebutuhan riil.
Sayangnya, tidak sedikit pejabat publik yang menafsirkan kritik sebagai ancaman, bahkan memandangnya sebagai bentuk perlawanan pribadi. Padahal, substansi kritik adalah mengingatkan, mengoreksi, dan menjaga agar arah pembangunan tidak melenceng dari jalurnya. Kritik yang berbasis argumen adalah sumbangsih intelektual masyarakat terhadap pemimpin.
Di era keterbukaan informasi saat ini, kritik tidak bisa dibungkam, karena ruang publik telah menjadi laboratorium gagasan yang dinamis. Yang dibutuhkan adalah sikap kenegarawanan untuk mendengar, menyaring, dan menindaklanjuti setiap kritik dengan kebijakan yang lebih adaptif, solutif, dan berpihak pada rakyat.
Maka, mengkritik pemimpin bukanlah sekadar hak, tetapi bagian dari kewajiban warga negara dalam memastikan jalannya demokrasi tetap sehat. Sebab tanpa kritik, kekuasaan hanya akan menjadi ruang gema yang penuh pujian semu, sementara rakyat tetap menanggung konsekuensi dari kebijakan yang salah arah.
CEO:Nex Media
Mulyadi,S.Pd.,C.IJ.,C.PW.,C.PS.,C.HL
