Pansus DPRD Sumbawa Soroti Pelatihan Tenaga Kerja hingga Infrastruktur dalam Rekomendasi LKPJ 2025
Sumbawa Besar, 7 April 2026 — Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, Andi Rusni, SE., MM., menyampaikan usulan rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Rekomendasi tersebut mencakup sejumlah sektor penting, mulai dari ketenagakerjaan, infrastruktur, pertanian hingga kesehatan, dengan tetap mempertahankan substansi kritis dan konstruktif terhadap arah kebijakan daerah.
Di sektor ketenagakerjaan melalui Disnakertrans Sumbawa, Pansus memberikan perhatian serius terhadap tingginya minat masyarakat mengikuti pelatihan operator alat berat, khususnya excavator. Pansus mendukung penuh pelaksanaan pelatihan tersebut dan bahkan mendorong pengembangannya ke jenis alat berat lain seperti bulldozer, loader hingga mining dump truck atau haul truck. Langkah ini dinilai sejalan dengan Program Unggulan ke-4 Pemerintahan Jarot–Ansori dalam menciptakan tenaga kerja unggul dan mandiri yang siap bersaing di masa depan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Namun demikian, Pansus menemukan adanya ketentuan yang dinilai tidak rasional, yakni syarat kepemilikan SIM A dan kemampuan mengemudi kendaraan roda empat sebagai prasyarat mengikuti pelatihan excavator. Pansus berpandangan bahwa ketentuan ini terkesan tebang pilih, tidak adil, dan berpotensi memunculkan stigma negatif terhadap panitia seleksi. Oleh karena itu, Pansus meminta agar syarat tersebut dihapus dan diganti dengan mekanisme seleksi yang lebih objektif dan relevan, seperti tes psikologi yang meliputi tes kepribadian, psikomotorik, kesadaran keselamatan, serta ketahanan kerja guna mengukur kesiapan mental dan kemampuan calon operator dalam menghadapi medan kerja yang menantang.
Lebih lanjut, guna mendukung kualitas pelatihan alat berat, Pansus merekomendasikan pengadaan simulator excavator melalui APBD Perubahan Tahun 2026 agar dapat digunakan mulai tahun 2027. Selain itu, Pansus juga mendorong pengadaan unit alat berat secara nyata untuk praktik lanjutan, dengan keyakinan bahwa keunggulan kompetitif tenaga kerja lokal sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas pelatihan yang modern dan memadai. Bahkan, fasilitas tersebut dinilai berpotensi membuka jalur pelatihan mandiri bersertifikasi yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pansus juga menyoroti kondisi sarana pelatihan di UPT BLK Sumbawa yang dinilai sudah usang dan tertinggal dari perkembangan teknologi. Sebagai contoh, pelatihan mekanik kendaraan roda empat masih menggunakan mesin Toyota seri 5K pada Kijang Super produksi tahun 1986–1992 dengan sistem platina dan karburator, sementara teknologi kendaraan saat ini telah menggunakan sistem EFI (Electronic Fuel Injection) dan sistem pengapian modern seperti Distributorless Ignition System (DIS) atau Electronic Spark Advance (ESA). Oleh karena itu, Pansus meminta agar kendaraan dinas pemerintah daerah yang sudah menggunakan teknologi tersebut dan telah berumur dapat dialihkan untuk mendukung modernisasi alat pelatihan di BLK.
Selain itu, Pansus juga mendorong peningkatan status UPT BLK Sumbawa menjadi Kelas A atau Kelas Mandiri agar mampu menyelenggarakan pelatihan berstandar tinggi dan bersertifikasi secara mandiri, termasuk di bidang mekanik alat berat dan haul truck.
Di sektor infrastruktur melalui Dinas PUPR, Pansus memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, khususnya dalam mengupayakan anggaran melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk tiga ruas strategis, yakni Batu Dulang–Tepal, Tepal–Batu Rotok, dan Lenangguar–Teladan dengan total nilai Rp380 miliar. Tahap awal pengerjaan senilai Rp83,39 miliar telah dimulai pada ruas Batu Dulang–Tepal.
Pansus juga menilai adanya keberpihakan nyata pemerintah dalam pemeliharaan rutin jalan melalui kegiatan tambal sulam dan perbaikan di berbagai ruas jalan di Kabupaten Sumbawa. Meski demikian, Pansus berharap agar upaya tersebut dapat ditingkatkan hingga tahap rekonstruksi guna menjaga kemantapan jalan di tengah keterbatasan anggaran akibat refocusing.
Secara khusus, Pansus meminta percepatan pembangunan ruas Jalan Uma Buntar–Kelungkung menjadi hotmix asphalt (HMA) guna mendukung konektivitas wilayah pertanian dan swasembada pangan. Mengingat ruas tersebut telah memiliki perencanaan dan lapisan pondasi sejak 2019, Pansus menilai sangat disayangkan jika tidak segera dilanjutkan.
Pada program SPAM Desa Kelungkung, Pansus menemukan masih adanya persoalan rendahnya volume air bersih akibat penggunaan pipa dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan tekanan dan elevasi sumber air. Oleh karena itu, Pansus meminta adanya intervensi lanjutan dengan peningkatan spesifikasi pipa menjadi PN 20 agar distribusi air dapat optimal.
Di sektor pertanian, Pansus mendorong peningkatan kualitas jalan produksi pertanian di wilayah Batulanteh seperti Ai Panan, Brang Telar, dan Buin Busir menjadi rabat beton, mengingat kondisi geografis yang rentan terhadap kerusakan. Selain itu, Pansus juga menegaskan pentingnya distribusi bibit tanaman pangan secara tepat sasaran guna mendukung program ketahanan pangan dan penghijauan.
Tak kalah penting, Pansus menekankan perlunya langkah tegas pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dan tanah negara dari alih fungsi ilegal, termasuk praktik illegal logging dan illegal mining yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu bencana.
Sementara di sektor kesehatan, Pansus mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk terus mengupayakan pembangunan RSUD baru di Sering dengan memaksimalkan dukungan anggaran dari APBN melalui Kementerian Kesehatan, mengingat keterbatasan APBD akibat kebijakan refocusing.
Rekomendasi yang disampaikan ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan kualitas pembangunan lintas sektor, sekaligus memperkuat arah yang lebih inklusif, rasional, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
CEO:NEX Media
Mulyadi,S.Pd.,CIJ.,C.PW.,C.PS
