Empat Proyek Perubahan PKN II Diluncurkan, Bupati Jarot Perkuat Budaya Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan
SUMBAWA – Upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa terus diarahkan pada lahirnya inovasi yang berdampak nyata. Semangat tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Rakor 3W serta peluncuran empat Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026, di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (4/8).
Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., didampingi Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menjadi ruang strategis untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, sekaligus memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah menuju pemerintahan yang semakin adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, kepala bagian, hingga para camat yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring. Selain mengevaluasi capaian program dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, forum ini juga membahas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 serta kesiapan penyusunan APBD Tahun 2027 sebagai fondasi kesinambungan pembangunan daerah.
Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan program telah mencapai 96,07 persen atau 415 dari 432 program, sementara pelaporan subkegiatan mencapai 99,47 persen atau 3.220 dari 3.237 subkegiatan. Adapun realisasi anggaran hingga Semester I Tahun 2026 tercatat sebesar 41,47 persen. Capaian tersebut menjadi indikator penting untuk mengidentifikasi tantangan pelaksanaan sekaligus menyusun langkah-langkah percepatan pada semester berikutnya.
Dalam arahannya, Bupati H. Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa koordinasi dan evaluasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen utama untuk memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan memerlukan kolaborasi, disiplin pelaksanaan, serta kemampuan seluruh perangkat daerah dalam membaca dinamika dan kebutuhan zaman.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja secara profesional dengan tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan, namun tidak kehilangan keberanian untuk melahirkan berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bekerja dengan integritas, dedikasi, dan orientasi hasil, menurutnya, merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Di tengah percepatan transformasi digital, Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan aparatur sipil negara dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pemanfaatan inovasi digital dinilai harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan etika birokrasi. Ia mengingatkan bahwa integritas merupakan modal utama dalam menjalankan amanah pemerintahan sehingga setiap kebijakan dan keputusan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.
Momentum rapat koordinasi tersebut sekaligus ditandai dengan peluncuran empat Proyek Perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 yang diharapkan menjadi katalis peningkatan kualitas birokrasi di Kabupaten Sumbawa. Keempat inovasi tersebut meliputi Resilience Cascade Intelligence (RCI) yang digagas Dr. Dedy Heriwibowo, Jaringan Integrasi Manajemen Unggul (JARIMU) oleh Rachman Ansori, Talenta ASN oleh Budi Santoso, serta Sumbawa Risk Intelligence and Integrated Assurance System (SRIAS) yang dikembangkan Didi Hermansyah.
Seluruh proyek perubahan tersebut memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan Bupati H. Syarafuddin Jarot bertindak sebagai Promotor, Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori sebagai Co-Promotor, dan Sekretaris Daerah sebagai Mentor. Sinergi tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan birokrasi yang semakin inovatif, responsif terhadap tantangan pembangunan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Peluncuran empat proyek perubahan ini menjadi penanda bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa tidak hanya dipahami sebagai agenda pembenahan kelembagaan, tetapi juga sebagai ikhtiar membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi. Dengan fondasi tersebut, pemerintah daerah berharap setiap inovasi yang lahir tidak berhenti sebagai konsep, melainkan berkembang menjadi praktik baik yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat daya saing daerah di masa mendatang.
Pimred:nex-media
Myd
