Batu Tering, 18 September 2026 — Pemerintah Desa Batu Tering bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan melaksanakan sosialisasi mengenai dampak judi online (judol) terhadap penerima bantuan sosial (bansos), Jumat (18/9/2026), bertempat di Kantor Desa Batu Tering.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 29 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos BPNT dan bantuan sembako, yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Kegiatan tidak hanya berisi penyampaian informasi mengenai bahaya judi online, tetapi juga dirangkaikan dengan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap data KPM yang sebelumnya terindikasi dalam sistem berkaitan dengan aktivitas judol.
Dalam proses verifikasi dan klarifikasi tersebut, pendamping PKH menemukan sejumlah fakta penting. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk), khususnya Kartu Keluarga (KK) sebagai basis data DTSEN, yang ternyata dalam beberapa kasus digunakan oleh anggota keluarga maupun pihak lain.
Dari hasil klarifikasi, ditemukan adanya KK yang digunakan oleh anak, suami, bahkan terdapat dugaan penggunaan oleh pihak lain di luar anggota keluarga yang tercantum dalam KK.
Menariknya, dalam proses tersebut juga ditemukan bahwa sebagian KPM yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga memiliki keterbatasan dalam penggunaan perangkat digital. Bahkan, terdapat peserta yang mengaku tidak mampu melakukan hal-hal sederhana pada telepon seluler berbasis Android, seperti menyimpan nomor telepon.
Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam proses klarifikasi, karena indikasi yang muncul dalam sistem tidak serta-merta membuktikan bahwa KPM yang bersangkutan secara langsung melakukan judi online. Setelah dilakukan verifikasi, terdapat kasus di mana data atau identitas kependudukan yang bersangkutan diduga dimanfaatkan oleh orang lain.
Kades: Jangan Main-main dengan Judol dan Adminduk
Kepala Desa Batu Tering, Alwan Hidayat, S.Pd.I., NL.P, dalam kesempatan tersebut mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak melakukan judi online.
Menurut Alwan, peringatan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan menerima atau tidak menerima bantuan sosial. Lebih dari itu, judi online dinilai dapat memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama kondisi ekonomi, ketahanan keluarga, serta berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Jangan melakukan judi online. Peringatan ini bukan hanya soal menerima atau tidak menerima bansos. Judi online bisa merusak sendi kehidupan, baik ekonomi maupun ketahanan keluarga, serta dapat berdampak pada persoalan hukum,” tegas Alwan.
Alwan juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan integrasi data melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Dengan semakin terintegrasinya data administrasi kependudukan dan data sosial-ekonomi, berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dapat menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan verifikasi data oleh instansi terkait.
Ia mencontohkan bahwa adanya indikasi tertentu dalam data dapat memengaruhi proses verifikasi penerima bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diminta berhati-hati menjaga keamanan identitas dan dokumen kependudukan masing-masing.
Alwan juga menyinggung mekanisme desil dalam penentuan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi maupun data yang tercatat dalam sistem dapat memengaruhi posisi desil seseorang sehingga berdampak pada status kepesertaan dalam program bantuan sosial.
“Jangan main-main dengan Adminduk. Kami tidak ingin mentoleransi kalau peringatan ini diabaikan, karena sudah berulang kali kami sampaikan. Terkait bansos atau program sejenisnya, kami tidak ingin main-main dengan data,” terang Alwan, yang akrab disapa AH.
Ia menegaskan, pemerintah desa akan terus mendorong masyarakat untuk memastikan bahwa dokumen kependudukan milik keluarga digunakan secara benar dan tidak diserahkan atau dipinjamkan untuk kepentingan yang tidak jelas.
Verifikasi Data Menjadi Bagian Penting
Kegiatan sosialisasi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya proses verifikasi dan klarifikasi data sebelum suatu indikasi dalam sistem dipahami sebagai fakta mengenai perilaku seseorang.
Pemerintah Desa Batu Tering bersama pendamping PKH berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman KPM mengenai bahaya judi online, pentingnya menjaga dokumen Adminduk, serta perlunya memastikan penggunaan identitas kependudukan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua BPD Batu Tering Haryanto, C.PLA; Kasi Kesejahteraan Desa Batu Tering Dino Patria, S.Pd.; Dedi Satriawan, S.Pi., Pendamping PKH Kecamatan; Evi Diansari, S.Pd., Pendamping PKH Kecamatan; serta Hudraen, S.Pd., Pendamping PKH Desa.
Melalui kegiatan tersebut, Pemdes Batu Tering menegaskan komitmennya untuk membantu memastikan ketepatan data penerima bansos sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan identitas kependudukan di tengah semakin terintegrasinya sistem data pemerintah.
Pimred:Nex-Media
Myd
