Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Terwujud Dinilai Sebagai Peluang Percepatan Pembangunan NTB
Kuatnya geliat wacana Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tidak hanya akan memberi dampak positif bagi Pulau Sumbawa, tetapi juga akan menjadi nilai tambah strategis bagi wilayah induk, NTB.
Hal ini disampaikan oleh Alwan Hidayat, salah satu tokoh muda Sumbawa, dalam bincang santai bersama media ini belum lama ini. Ia menekankan pentingnya melihat wacana pembentukan PPS dari perspektif yang lebih komprehensif.
“Wacana ini tidak boleh semata-mata dipandang sebagai kepentingan atau kebutuhan Pulau Sumbawa saja. Harus ditempatkan sebagai isu bersama seluruh elemen di NTB hari ini,” ujar Alwan.
Ia menambahkan bahwa Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) memiliki peran strategis dalam mengkomunikasikan gagasan ini kepada khalayak luas, termasuk para pemangku kebijakan. Menurutnya, PPS adalah agenda kolektif untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di wilayah NTB.
Alwan menjelaskan, ada beberapa manfaat positif dari pemekaran wilayah yang bisa dirasakan, tidak hanya oleh Pulau Sumbawa tetapi juga oleh wilayah induk, antara lain:
Manfaat Positif Bagi Wilayah Induk:
1. Peningkatan Efisiensi: Beban kerja dan tanggung jawab pemerintahan dapat terbagi, sehingga pengelolaan menjadi lebih efisien.
2. Fokus pada Prioritas Pembangunan: Wilayah induk bisa lebih fokus pada isu-isu strategis tanpa terganggu oleh beban administratif wilayah yang terlalu luas.
3. Peningkatan Stabilitas Sosial dan Politik: Otonomi yang diberikan kepada wilayah baru memungkinkan pengelolaan internal yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal.
4. Pengurangan Beban Administratif: Mengurangi kompleksitas dalam pengelolaan wilayah yang luas dan beragam.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Pelayanan bisa lebih terfokus dan berkualitas karena beban kerja yang lebih terdistribusi.
Manfaat Lain yang Bisa Dioptimalkan:
1. Peningkatan Investasi: Fokus pembangunan ekonomi strategis akan menarik lebih banyak investasi di wilayah induk.
2. Penguatan Infrastruktur: Dengan pembagian wilayah, pembangunan infrastruktur bisa diarahkan secara lebih spesifik dan berkelanjutan.
3. Pengembangan SDM Berkualitas: Wilayah induk dapat memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara lebih terencana.
Namun demikian, Alwan mengingatkan bahwa manfaat-manfaat tersebut sangat bergantung pada konteks dan implementasi pemekaran itu sendiri. “Perlu ada perencanaan yang matang dan koordinasi yang kuat antara wilayah induk dan calon wilayah baru agar manfaat yang diharapkan benar-benar bisa terwujud,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan proposal yang baik oleh KP4S—baik secara teoritis maupun praktis—agar gagasan pemekaran ini dapat dirasionalisasikan dan dipahami secara utuh oleh seluruh masyarakat NTB.
“Masyarakat perlu mendapat pemahaman yang seragam dan utuh tentang tujuan besar dari pemekaran ini. Jangan sampai hanya menjadi diskursus elite yang tak menyentuh akar rumput,” tegas Alwan.
Mengutip salah satu adagium dalam teori sosial, Alwan mengatakan, “Sesuatu yang baik dan mulia, jika tidak dikomunikasikan dengan cara dan momentum yang tepat, bisa menghasilkan hasil yang tidak baik. Sebaliknya, hal yang kurang baik pun bisa tampak positif jika dikemas secara tepat.”
Sebagai representasi generasi muda dari wilayah selatan Kabupaten Sumbawa, Alwan mengapresiasi kerja-kerja KP4S yang telah mulai menyusun kerangka kerja dengan target capaian yang jelas. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung agenda besar ini demi masa depan yang lebih baik bagi NTB secara keseluruhan.
