Menerima Kritik, Merawat Demokrasi: Wabup H.Ansori Buka Ruang Dialog demi Kemajuan Sumbawa
SUMBAWA, NEX Media – Demonstrasi yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/6/2026), tidak berakhir sebagai sekadar penyampaian tuntutan. Forum tersebut justru berkembang menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan aspirasi mahasiswa dengan komitmen pemerintah daerah dalam membenahi berbagai persoalan pembangunan.
Di tengah berbagai kritik yang disampaikan, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memilih hadir langsung dan menerima aspirasi mahasiswa secara terbuka. Sikap tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menjaga ruang demokrasi sekaligus memastikan setiap kritik masyarakat mendapat tempat dalam proses pembangunan daerah.
Didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, Wakil Bupati mendengarkan berbagai isu yang disampaikan PMII, mulai dari pertambangan ilegal, pembalakan liar, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Di hadapan peserta aksi, Ansori menegaskan bahwa kritik bukan sesuatu yang harus dihindari oleh pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol publik yang dibutuhkan agar roda pemerintahan tetap berjalan pada jalur yang benar.
"Kami berterima kasih atas kritik, masukan, dan saran yang disampaikan. Demokrasi tidak boleh berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi harus dilanjutkan dengan dialog dan pencarian solusi bersama. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan demi kepentingan daerah," ujar Ansori.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak mungkin hanya mengandalkan kerja pemerintah semata. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai mitra kritis yang turut mengawal arah pembangunan dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat.
Dalam audiensi tersebut, PMII juga mempertanyakan sejumlah target pembangunan yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Jarot–Ansori, termasuk strategi peningkatan PAD yang selama ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ansori menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan melalui validasi data potensi pajak daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan, serta perbaikan tata kelola yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan.
Berbagai isu lain yang disoroti mahasiswa, seperti maraknya aktivitas pertambangan ilegal dan kerusakan kawasan hutan, juga mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah, kata Ansori, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan guna melindungi sumber daya alam yang menjadi aset penting daerah.
Sementara terkait persoalan pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda, Ansori menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta membuka peluang investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga menunjukkan sikap tegas terhadap berbagai bentuk pelayanan publik yang dinilai merugikan masyarakat. Menanggapi keluhan terkait distribusi gas LPG bersubsidi, Ansori menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk kepentingan pribadi.
"Hak masyarakat harus dilindungi. Jika ada pihak yang terbukti bermain dan merugikan rakyat, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Suasana audiensi yang berlangsung terbuka dan kondusif menjadi gambaran bahwa demokrasi di Kabupaten Sumbawa terus tumbuh melalui komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Kritik yang disampaikan mahasiswa tidak dipandang sebagai bentuk perlawanan, melainkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan daerah.
Momentum tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap berbagai masukan publik. Sebaliknya, setiap kritik dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Aksi PMII hari itu pun menjadi lebih dari sekadar demonstrasi. Ia menjelma menjadi forum evaluasi pembangunan yang mempertemukan idealisme mahasiswa dengan tanggung jawab pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.
Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Sumbawa yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dari ruang dialog itulah lahir harapan bahwa kritik dan pemerintah tidak harus saling berhadapan, melainkan dapat berjalan berdampingan demi masa depan daerah yang lebih baik.
CEO:NEX Media
Mulyadi,S.Pd.,C.IJ.,C.PW.,C.PS
