JAKARTA — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, terus memperkuat komunikasi strategis dengan pemerintah pusat sebagai bagian dari ikhtiar mempercepat pembangunan dan memastikan berbagai kebutuhan prioritas Kabupaten Sumbawa memperoleh perhatian dalam agenda pembangunan nasional.
Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Plt. Deputi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kantor Staf Presiden (KSP), Fadjar Dwi Wisnuwardhani, di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Dalam kesempatan tersebut, Wabup H. Ansori menyampaikan sejumlah agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa yang membutuhkan penguatan koordinasi dan dukungan lintas pemerintahan.
Beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan antara lain rencana pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sumbawa, revitalisasi sarana pendidikan mulai dari PAUD/TK, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, penataan kawasan permukiman, serta optimalisasi berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, komunikasi dengan pemerintah pusat bukan sekadar menyampaikan usulan, tetapi menjadi bagian dari proses membangun kesamaan perspektif mengenai kebutuhan pembangunan daerah.
Wabup H. Ansori menegaskan pentingnya langkah jemput bola dalam mengawal berbagai agenda pembangunan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif membuka ruang koordinasi, menyampaikan kebutuhan secara terukur, sekaligus memastikan setiap usulan memiliki arah dan tujuan yang jelas bagi kepentingan masyarakat.
“Yang kita dorong adalah bagaimana komunikasi pusat dan daerah berjalan efektif, sehingga program pembangunan dapat berjalan selaras, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa,” ujar Ansori.
Ia juga menekankan bahwa pengajuan usulan harus diikuti dengan komunikasi dan pengawalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, proses pembangunan tidak berhenti pada penyampaian dokumen atau proposal, tetapi terus dikawal sesuai mekanisme dan kewenangan masing-masing.
“Kita ingin setiap ikhtiar yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, koordinasi harus terus dilakukan dan dikawal,” tegasnya.
KOMUNIKASI MENJADI INSTRUMEN PENGUAT PEMBANGUNAN
Pertemuan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kemampuan pemerintah daerah membangun jejaring komunikasi dengan pemerintah pusat.
Di tengah kebutuhan pembangunan daerah yang kompleks, kemampuan menyampaikan persoalan secara sistematis, membangun dialog, serta menghubungkan kebutuhan daerah dengan agenda prioritas nasional menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.
Plt. Deputi IV KSP, Fadjar Dwi Wisnuwardhani, mengapresiasi keaktifan dan komitmen Wakil Bupati Sumbawa dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Padahal Bapak ini bukan orang asli Sumbawa, tapi tekad untuk membangun Kabupaten Sumbawa itu sangat semangat,” ujarnya.
Menurut Fadjar, Kantor Staf Presiden memiliki tugas antara lain melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah serta memastikan koordinasi berjalan baik sehingga tidak terjadi sumbatan komunikasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan implementasinya di lapangan.
Dalam konteks tersebut, komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting untuk mempertemukan kebutuhan daerah dengan arah kebijakan nasional.
DARI PROPOSAL MENUJU PENGAWALAN
Bagi Sumbawa, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membawa sejumlah agenda pembangunan daerah ke dalam pembahasan yang lebih strategis.
Kemampuan melakukan komunikasi langsung dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu kebijakan datang, tetapi perlu aktif membaca peluang, menyampaikan kebutuhan, dan membangun koordinasi sesuai jalur pemerintahan.
Wabup Ansori memilih pendekatan tersebut dengan membawa sejumlah kebutuhan konkret daerah ke meja koordinasi pusat.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa lobi pembangunan bukan sekadar soal menyampaikan permintaan, melainkan kemampuan membangun argumentasi, membuka komunikasi, dan mengawal kepentingan daerah melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Karena itu, keberhasilan komunikasi pusat dan daerah pada akhirnya tidak diukur dari seberapa banyak pertemuan dilakukan, tetapi dari sejauh mana komunikasi tersebut mampu membuka ruang percepatan bagi program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pertemuan di Kantor Staf Presiden itu pun ditutup dengan komitmen untuk meningkatkan intensitas koordinasi secara berkala. Kedua pihak mendorong agar komunikasi terus terjaga sehingga berbagai program prioritas yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Sumbawa dapat dikawal dan diakselerasi sesuai tahapan serta ketentuan yang berlaku.
Bagi Wakil Bupati Sumbawa, perjalanan memperjuangkan pembangunan daerah memang tidak selesai dalam satu pertemuan. Proposal adalah awal, komunikasi adalah jembatan, sedangkan pengawalan yang konsisten menjadi bagian penting untuk memastikan setiap peluang pembangunan dapat bergerak menuju manfaat nyata bagi masyarakat.
Pimred:Nex-Media
Mulyadi,S.Pd.,C.IJ.,C.PW.,C.PS
